Updete, Soppeng-Pekerjaan rehabilitasi jalan paket II di ruas 2 Pising Lantra dan Paddomengpadang, kawasan Macodong, Kabupaten Soppeng, yang baru diserahkan tiga tahun lalu, kini dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Proyek yang dikerjakan oleh PT Hasten dengan nilai kontrak mencapai Rp14 miliar bersumber dari APBD 2022 tersebut, menunjukkan kondisi memprihatinkan di lapangan.
Berdasarkan pantauan, kondisi aspal di sepanjang jalan tersebut mulai menunjukkan retakan rambut yang melebar, belahan di badan jalan, hingga pelapukan aspal. Kerusakan terparah terlihat pada hamparan aspal yang terkelupas, menyisakan permukaan penuh kerikil tajam sepanjang lebih dari 1 kilometer.
Seorang warga setempat yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa tanda-tanda kerusakan sebenarnya sudah terlihat sejak lama dan terus memburuk seiring waktu.
“Jalan ini memang sudah lama terlihat rusak, tapi sekarang retakannya semakin melebar dan terus bertambah banyak. Kalau hujan, air masuk ke dalam retakan, tambah parah,” ujar warga tersebut kepada wartawan, Senin (20/4/2026).
Ia juga mengeluhkan kondisi aspal yang mengelupas sehingga membahayakan pengendara, terutama pengendara sepeda motor. “Setiap lewat, kerikilnya muncrat. Aspalnya seperti tidak merekat sempurna dengan lapisan bawah,” keluhnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Direktur Eksekutif LSM Transparansi untuk Negeri, Irwan Ahmad, menyoroti usia teknis jalan yang masih sangat muda. Menurutnya, kualitas pengerjaan proyek senilai miliaran rupiah itu patut dipertanyakan.
“Jalan ini umurnya baru tiga tahun setelah serah terima (rintesi). Seharusnya jalan dengan spesifikasi APBD masih dalam masa layan yang baik, tapi faktanya sudah hancur begini. Ini sangat tidak wajar,” tegas Irwan Ahmad.
Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan pemeriksaan dan investigasi forensik terhadap kualitas konstruksi jalan tersebut. Pihaknya mencurigai adanya indikasi penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi atau pelaksanaan pekerjaan yang asal-asalan.
“Kami minta APH turun tangan. Jangan sampai uang negara Rp14 miliar sia-sia hanya karena pekerjaan yang tidak berkualitas. Jika terbukti ada pelanggaran, maka kontraktor dan pengawas proyek harus bertanggung jawab,” pungkasnya.
