Updete, Wajo – Ratusan paket pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Wajo pada Tahun Anggaran 2025 disebut didominasi oleh satu penyedia, yakni CV Aqila Daffa. Kondisi ini memicu sorotan publik terkait transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil penelusuran pada sistem Inaproc e-Katalog, tercatat sebanyak 614 paket pengadaan terafiliasi dengan perusahaan tersebut. Total nilai anggaran dari ratusan paket itu mencapai sekitar Rp2,8 miliar.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa paket-paket tersebut tersebar di berbagai jenis belanja operasional pada sejumlah perangkat daerah. Salah satu komponen terbesar berasal dari belanja makan dan minum rapat yang nilainya mencapai sekitar Rp630 juta.
Selain itu, CV Aqila Daffa juga tercatat mengerjakan berbagai pengadaan kebutuhan rutin lainnya, seperti alat tulis kantor (ATK), pemeliharaan gedung, cendera mata, pakan natura, pakaian olahraga, perabot kantor, hingga belanja bahan lainnya.
Tak hanya itu, perusahaan tersebut juga terlibat dalam sejumlah paket pengadaan lain yang lebih beragam, di antaranya pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bahan bangunan konstruksi, kegiatan harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat, jasa pelayanan umum perkantoran, hingga pengadaan obat-obatan.
Dominasi satu penyedia dalam jumlah paket yang besar ini menuai perhatian serius dari kalangan masyarakat sipil. Direktur Eksekutif LSM Transparansi untuk Negeri, Irwan Ahmad, menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap wajar dan perlu ditindaklanjuti secara tegas.
Ia menegaskan bahwa konsentrasi ratusan paket pada satu perusahaan berpotensi menimbulkan praktik yang tidak sehat dalam sistem pengadaan.
“Ini bukan sekadar angka, tapi soal prinsip keadilan dalam pengadaan. Ketika satu penyedia menguasai ratusan paket, patut dipertanyakan bagaimana mekanisme seleksinya berjalan. Apakah benar-benar terbuka dan kompetitif, atau justru ada pola tertentu yang mengarah pada penguasaan oleh pihak tertentu,” tegas Irwan.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap CV Aqila Daffa dan seluruh proses pengadaan yang terkait.
“Kami meminta aparat tidak menunggu laporan resmi. Data sudah terbuka di sistem, tinggal ditelusuri. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola pengadaan di daerah,” ujarnya.
Irwan turut menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan sistem e-Katalog tidak disalahgunakan. Menurutnya, transparansi digital seharusnya memperkuat pengawasan, bukan justru membuka celah dominasi oleh satu pihak.
“Pengadaan berbasis elektronik harus menjamin persaingan sehat. Jangan sampai hanya menjadi formalitas, sementara praktik di lapangan justru menguntungkan pihak tertentu secara berulang,” tambahnya.
