Updete, Bone– Munculnya berbagai persoalan yang belakangan menjadi sorotan publik di Kabupaten Bone membuat Ketua Lembaga Wartawan Independen Bone (WIB), Eka, mempertanyakan peran dan keberadaan DPRD Bone sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Menurut Eka, masyarakat saat ini seolah dibiarkan menghadapi berbagai persoalan tanpa kehadiran nyata para wakil rakyat yang dipilih untuk memperjuangkan kepentingan publik.
“Sekarang rakyat seolah berjuang sendiri. Kemana wakil rakyat kita?” tegas Eka.
Ia menilai sejumlah masalah yang berkembang di tengah masyarakat seharusnya menjadi perhatian serius DPRD Bone.
Salah satunya terkait penggunaan barcode BBM subsidi yang diduga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Selain itu, dugaan penyelundupan solar subsidi yang semakin marak dengan berbagai modus juga terus menuai keluhan masyarakat.
Tidak hanya itu, proyek pembangunan Bola Soba yang digadang-gadang menjadi ikon budaya Kabupaten Bone juga masih menyisakan banyak pertanyaan. Hingga kini, kejelasan mengenai dugaan putus kontrak proyek yang telah menelan anggaran miliaran rupiah tersebut belum terungkap secara terang.
“DPRD Bone memang sempat bersuara pada tahun 2025 lalu terkait proyek ini. Namun sekarang, proyek yang menggunakan anggaran besar itu seolah tidak lagi menjadi perhatian,” ujar Eka.
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah maraknya aktivitas pertambangan yang diduga ilegal di sejumlah wilayah Kabupaten Bone. Aktivitas tersebut dinilai tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga diduga menggunakan BBM subsidi untuk operasional alat berat, padahal seharusnya menggunakan BBM industri.
Menurut Eka, kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi seakan dibiarkan tanpa pengawasan yang maksimal dari pihak-pihak yang berwenang.
“Jika benar terjadi penggunaan BBM subsidi untuk kepentingan industri tambang, tentu ini sangat merugikan masyarakat dan negara. Anehnya, semua seolah diam melihat persoalan ini,” katanya.
Selain persoalan BBM subsidi dan tambang, Eka juga menyinggung kondisi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Ellung Mangenre yang pernah menerima suntikan modal ratusan juta rupiah dari pemerintah daerah.
Namun hingga kini, perusahaan daerah tersebut disebut mati suri sejak tahun 2023.
Menurutnya, kondisi itu layak menjadi bahan evaluasi dan pengawasan DPRD Bone untuk memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Eka menegaskan bahwa DPRD Bone sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh rakyat tidak boleh hanya hadir saat pembahasan anggaran atau kegiatan seremonial semata. Wakil rakyat, kata dia, harus hadir di tengah masyarakat ketika muncul persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
“Sebagai rakyat, kita berharap para wakil rakyat tidak hanya hadir saat pembahasan anggaran atau kegiatan seremonial, tetapi juga tampil di tengah masyarakat ketika muncul persoalan yang menyangkut kepentingan publik,” terangnya.
Ia menambahkan, DPRD Bone memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan setiap kebijakan, program, serta penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan dan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Jika berbagai persoalan tersebut terus dibiarkan tanpa pengawasan yang jelas, lanjut Eka, maka publik berhak mempertanyakan apakah fungsi pengawasan DPRD Bone masih berjalan sebagaimana mestinya atau justru mulai kehilangan taji di hadapan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
