Formasi Dukung KPK Periksa Produsen Rokok Ilegal, Kritik Penambahan Tarif Cukai
Isu rokok ilegal kembali memanas. Kali ini, dukungan justru datang dari pelaku industri.
Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) menyatakan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak peredaran rokok ilegal dengan menyasar produsennya.
KPK Kantongi Identitas Produsen
Ketua Formasi, Heri Susianto, menyebut langkah KPK menjadi pintu masuk pemberantasan rokok ilegal secara menyeluruh.
KPK sebelumnya mengungkap telah mengantongi identitas produsen rokok yang diduga menggunakan cukai ilegal. Pemeriksaan akan segera dilakukan berdasarkan informasi yang dihimpun.
Pengembangan kasus ini dilakukan setelah KPK menetapkan tersangka baru dalam dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo, telah ditetapkan sebagai tersangka pada 26 Februari 2026.
Langkah ini dinilai sebagai strategi menyasar sisi hulu, bukan sekadar pengecer.
Berantas Hulu, Dongkrak Penerimaan Negara
Formasi menilai pemberantasan rokok ilegal dari sisi produsen akan memperbaiki ekosistem industri hasil tembakau (IHT).
Peredaran rokok legal tidak lagi akan terganggu oleh produk ilegal. Dampaknya, penerimaan negara dari cukai dinilai bisa meningkat secara signifikan.
Menurut Heri, penegakan hukum harus menjadi garda terdepan dalam menutup kebocoran penerimaan negara.
Kritik Penambahan Layer Tarif Cukai
Di sisi lain, Formasi mengkritik rencana Kementerian Keuangan menambah layer tarif cukai.
Kebijakan tersebut dinilai tidak mendidik pelaku usaha agar taat hukum. Pelaku legal dianggap justru tertekan karena harus bersaing dengan produk ilegal yang masih beredar.
Penambahan layer tarif cukai disebut berpotensi memberi ruang legitimasi bagi pelaku ilegal, sementara pelaku legal menghadapi beban tambahan.
Pendekatan tersebut dianggap kurang efektif dibanding penegakan hukum yang tegas terhadap produsen rokok ilegal.
Sinergi Penegak Hukum Jadi Kunci
Formasi mendorong pemberantasan dilakukan secara simultan. Bea Cukai dan aparat penegak hukum diharapkan bersinergi dengan KPK.
Pemeriksaan terhadap produsen diduga ilegal akan dilakukan dalam waktu dekat. Identitas mereka telah dikantongi penyidik.
Pemerintah saat ini sedang mengejar peningkatan penerimaan negara untuk membiayai proyek strategis nasional.
Jika kebocoran cukai dapat ditekan, ruang fiskal diyakini akan lebih longgar.
Industri meminta hukum ditegakkan. Negara diminta konsisten.
Sisanya tinggal satu hal: apakah penindakan benar-benar menyentuh akar masalah atau berhenti di permukaan saja.
