UpdateTerkin.id – Isu boikot Piala Dunia 2026 kian memanas. Kali ini, Prancis dan Belanda akhirnya angkat bicara, di tengah badai politik global yang dipicu oleh langkah kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Ketegangan bermula dari keputusan Trump untuk mencaplok Greenland, wilayah otonomi yang berada di bawah kendali Kerajaan Denmark. Langkah sepihak tersebut langsung menuai kecaman luas dari negara-negara Eropa, termasuk sekutu dekat Denmark di NATO.
Masalahnya, Amerika Serikat bukan sekadar aktor politik dalam krisis ini. Negeri Paman Sam juga merupakan salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026.
Ketika kritik berdatangan, Trump membalas dengan ancaman keras. Ia berencana memberlakukan tarif impor sebesar 10 persen terhadap negara-negara yang menentang kebijakannya, mulai Februari 2026.
Daftar negara yang terancam sanksi itu bukan nama sembarangan: Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, hingga Finlandia. Banyak di antaranya adalah kekuatan tradisional di Piala Dunia.
Situasi ini memunculkan satu pertanyaan besar: akankah Piala Dunia 2026 digelar tanpa beberapa raksasa Eropa?
Setelah Jerman lebih dulu bersikap, Prancis dan Belanda akhirnya menyampaikan respons resmi. Secara tegas, kedua negara menyatakan tidak akan menarik diri dari Piala Dunia 2026.
Menteri Olahraga Prancis, Marina Ferrari, menegaskan bahwa pemerintahnya tidak memiliki niat untuk memboikot turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.
“Saat ini tidak ada niat dari kementerian untuk memboikot turnamen besar itu,” ujarnya.
“Saya percaya olahraga dan politik harus dipisahkan. Piala Dunia adalah momen penting bagi siapa pun yang mencintai olahraga,” katanya, dikutip dari The Guardian.
Namun, suara sumbang muncul dari dalam Prancis sendiri.
Politisi Prancis, Eric Coquerel, justru menilai Amerika Serikat seharusnya dicabut haknya sebagai tuan rumah Piala Dunia. Ia mengaku sulit membayangkan Timnas Prancis bermain di negara yang, menurutnya, mengabaikan hukum internasional.
“Bayangkan bermain di Piala Dunia di negara yang menyerang tetangganya dan mengancam akan mencaplok Greenland,” kata Coquerel.
Di Belanda, tekanan publik juga semakin terasa. Sebuah petisi yang mendesak Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) untuk memboikot Piala Dunia 2026 telah ditandatangani lebih dari 120 ribu orang.
Meski demikian, KNVB untuk sementara memilih menolak opsi boikot. Presiden KNVB, Frank Paauw, menyebut Timnas Belanda tetap berencana tampil di Piala Dunia, meski mengakui situasi politik telah berubah drastis.
“Sejauh ini timnas Belanda tetap akan pergi ke Piala Dunia,” ujar Paauw.
“Selama para politisi tidak terlibat dalam isu politik tersebut, kami juga tidak akan terlibat dalam politik.”
Sikap Prancis dan Belanda ini sejalan dengan pernyataan pemerintah Jerman sebelumnya. Menteri Olahraga Jerman, Christian Schenderlein, menegaskan bahwa keputusan ikut atau tidaknya sebuah negara di Piala Dunia bukan ranah politisi.
“Keputusan mengenai partisipasi atau boikot sepenuhnya berada di tangan asosiasi olahraga, bukan pemerintah,” katanya.
“Penilaian itu harus dilakukan oleh DFB dan FIFA.”
Dengan geopolitik yang makin panas, ancaman ekonomi dari Washington, serta tekanan publik di berbagai negara, Piala Dunia 2026 kini bukan lagi sekadar soal sepak bola.
Turnamen ini berpotensi menjadi panggung benturan paling keras antara olahraga, kekuasaan, dan politik global.
