Prabowo Minta Video Pengkritik MBG Dikumpulkan: “Apa Saya Menghina Bangsa?”
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Staf Presiden Qodari untuk mengumpulkan video-video yang menuding dirinya menghina bangsa Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perintah itu disampaikan saat peresmian SPPG dan gudang ketahanan pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat, 13 Februari 2026.
“Pak Qodari, tolong dikumpulin video klip yang ramalkan kita gagal, yang bilang MBG ini penghinaan kepada bangsa Indonesia,” kata Prabowo di hadapan tamu undangan.
Qodari terlihat berdiri dan memberi hormat.
Kontroversi Program MBG Menguat
Program Makan Bergizi Gratis sejak awal memicu perdebatan. Sebagian pihak menilai program tersebut ambisius dan berisiko membebani anggaran negara. Kritik lain menyebut pendekatan itu simbolik dan tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan.
Tudingan bahwa MBG merupakan “penghinaan terhadap bangsa” disebut Presiden sebagai fitnah. Video-video kritik itu diminta untuk dikumpulkan.
Prabowo menyatakan ingin menonton video tersebut setiap malam. Ia mempertanyakan apakah benar kebijakannya dapat disebut sebagai bentuk penghinaan.
Pernyataan itu disambut tawa hadirin.
Namun di luar ruangan, perdebatan tetap berlangsung.
“Saya Siap Mati untuk Kebenaran”
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menegaskan komitmennya terhadap Indonesia. Ia menyebut telah siap mati untuk negara sejak berpangkat letnan dua TNI.
“Sisa hidup saya untuk menyelamatkan dan membangun. Saya ingin mati membela kebenaran dan keselamatan rakyat,” ujar dia.
Pernyataan itu disampaikan untuk menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin berniat merendahkan bangsa melalui program MBG.
Kritik dan Politik Persepsi
Secara politik, permintaan pengumpulan video kritik memunculkan pertanyaan baru. Apakah langkah itu sekadar respons emosional terhadap tudingan, atau sinyal bahwa pemerintah akan merespons kritik secara lebih sistematis?
Di era digital, kritik dan dukungan beredar cepat. Program strategis seperti MBG menjadi sorotan publik, baik dari kalangan akademisi, ekonom, maupun kelompok masyarakat sipil.
MBG telah diluncurkan. Kritik telah disuarakan. Respons presiden kini telah ditegaskan.
Publik menunggu bagaimana perdebatan ini berkembang: menjadi evaluasi kebijakan, atau justru polarisasi baru.
