OJK dan Bareskrim Geledah Kantor Mirae Asset di SCBD
Otoritas Jasa Keuangan bersama Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia di kawasan SCBD, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik OJK dengan dukungan aparat kepolisian. Tindakan tersebut diambil untuk mengumpulkan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana pasar modal yang tengah diselidiki.
Direktur Eksekutif Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Bolly Hyronimus Tifaona, menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Proses pembuktian diperkuat. Dokumen dan perangkat elektronik diperiksa. Sejumlah pihak dimintai keterangan.
Dugaan Manipulasi Informasi Saat IPO
Penyidikan berfokus pada dugaan manipulasi informasi terkait fakta material dalam proses penawaran umum perdana saham atau IPO. Informasi yang seharusnya diungkap ke publik diduga tidak disampaikan secara utuh.
Selain itu, terdapat dugaan bahwa pihak afiliasi penerima fixed allotment tidak dilaporkan sebagaimana mestinya. Ketentuan keterbukaan informasi disebut telah dilanggar. Proses distribusi saham dinilai tidak transparan.
Penggunaan dana hasil IPO juga menjadi sorotan. Laporan yang disampaikan ke publik diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dana disebut telah dialokasikan, namun realisasi penggunaannya sedang didalami.
Indikasi Transaksi Semu dan Peran Nominee
Dalam tahap awal penyidikan, OJK menemukan indikasi transaksi semu yang diduga dilakukan untuk memengaruhi harga saham di pasar. Transaksi tersebut disebut dieksekusi oleh sejumlah pihak yang terafiliasi.
Beberapa entitas perusahaan dan individu disebut bertindak sebagai nominee. Seluruh transaksi dilakukan melalui operator yang berada di bawah kendali pihak tertentu. Pola pergerakan harga dianalisis. Lonjakan harga terjadi dalam periode singkat. Fundamental perusahaan dinilai tidak sejalan dengan kenaikan tersebut.
Harga saham yang meningkat signifikan diduga tidak mencerminkan kondisi riil perusahaan. Pergerakan dinilai terbentuk akibat aktivitas terstruktur.
Koordinasi OJK dan Bareskrim Polri
Dalam penanganan perkara ini, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri serta pengadilan terkait. Proses hukum ditegaskan akan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Langkah penegakan hukum dilakukan untuk menjaga integritas pasar modal. Kepercayaan investor disebut harus dilindungi. Stabilitas industri jasa keuangan dinilai menjadi prioritas.
Pengembangan perkara masih berlangsung. Barang bukti sedang dianalisis. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan perusahaan sekuritas besar di Indonesia dan menyentuh isu sensitif terkait transparansi serta tata kelola pasar modal.
